Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
- Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
- KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa PemerintahPerpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah
- SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan
- Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
- SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
- UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
- Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012
- Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008
- PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
- KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
- PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
- SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS
- SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai
- SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
- Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
- Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan KehakimanUndang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
E. PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor.PER 51/PB/2008
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Pokok-pokok Kearsipan
- Kep. KA. Kerasipan Nasional RI Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pedoman Kearsipan
- Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I
- Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
F. PEDOMAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA
- Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 05/SE/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1979 Tentang Daftar Riwayat Hidup
- Keputusan Kepala BAKN Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
- Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
- Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 15/SE/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri sipil dan Tenaga-tenaga lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang PenilaianPelaksanaan Pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil
- Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 03/SE/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan/Janji Jabatan Administrator, jabatan Pengawas, Jabatan Pimpinan Tinggi
G. PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN
1 |
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara |
2 |
Peraturan P emerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga |
3 |
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
4 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga |
5 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas |
6 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan penelaahan Rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga |
7 |
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sin kronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemabngunan Nasional |
8 |
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 |
9 |
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 |
10 |
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 |
H. PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN
1 |
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 |
2 |
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung |
3 |
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung |
4 |
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah |
5 |
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Kinerja Instansi Pemerintah |
6 |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Utama di Lingkungan Inastansi Pemerintah |
7 |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
8 |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama |
9 |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah |
10 |
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 |
I. PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
1 |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan |
2 |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (2010-2014) |
3 |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan |
4 |
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
5 |
Peraturan Pemerinah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
6 |
Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik |
7 |
Surat KeputusanDirektur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0012/DA/HM.00/SK/V/2011 Tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional |