Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Written by Super User on . Hits: 2662

 

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

  1. Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
  2. KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI
  3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa PemerintahPerpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
  4. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
  5. Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah
  6. SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan
  7. Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
  8. SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
  9. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

  1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012
  2. Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  3. Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
  4. Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008
  5. PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
  6. PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  7. PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  8. PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  9. PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  10. PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  11. PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  12. PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  13. PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  14. SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

  1. KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
  4. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
  5. SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS
  6. SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai
  7. SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  8. SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

  1. Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
  2. Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
  3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  5. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan KehakimanUndang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  6. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  7. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  8. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

E. PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
  3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor.PER 51/PB/2008
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Pokok-pokok Kearsipan
  5. Kep. KA. Kerasipan Nasional RI Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pedoman Kearsipan
  6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I
  7. Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

F. PEDOMAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA

  1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 05/SE/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1979 Tentang Daftar Riwayat Hidup
  3. Keputusan Kepala BAKN Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
  4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  6. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 15/SE/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri sipil dan Tenaga-tenaga lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang PenilaianPelaksanaan Pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil
  8. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 03/SE/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor. 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7 Tahun 2017  Tentang tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan/Janji Jabatan Administrator, jabatan Pengawas, Jabatan Pimpinan Tinggi

 G. PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

1

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2

Peraturan P emerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

3

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

5

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas

6

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan penelaahan Rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga

7

Peraturan Pemerintah Nomor  17 Tahun 2017 tentang Sin kronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemabngunan Nasional

8

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor  78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020

9

Petunjuk Teknis  Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021

10

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor  119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021

 H. PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

1

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

2

Peraturan  Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

3

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

4

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

5

Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Kinerja Instansi Pemerintah

6

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang  Pedoman Penyusunan Kinerja Utama di Lingkungan Inastansi Pemerintah

7

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan

8

Peraturan Menteri Negara  Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama

9

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah

10

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

 I. PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

2

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (2010-2014)

3

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

4

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5

Peraturan Pemerinah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

6

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  Keterbukaan Informasi Publik

7

Surat KeputusanDirektur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0012/DA/HM.00/SK/V/2011 Tentang  Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tulungagung

Jl. Ir. Soekarno - Hatta No. 117
Balerejo - Kauman - Tulungagung

Telp: 0355-336516
Fax: 0355-336121

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Web

Tautan Aplikasi

Info Perkara PA Se-Koordinator

Copyright © TIm-IT PA - Tulungagung 2019