Get Adobe Flash player

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
SlideShow Pro Module v2.0 by JT
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini94
mod_vvisit_counterKemarin158
mod_vvisit_counterMinggu ini926
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin1242
mod_vvisit_counterBulan ini2297
mod_vvisit_counterBulan lalu7723
mod_vvisit_counterAll days488575
Home Tentang Kami Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Organisasi

Pedoman Pengelolaan Organisasi


  • Herzeine Inlandsh Reglement (HIR);
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Publik;
  • Undang-Undang Nomor 48 T'ahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  • Undang-Undang 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Tentang Mahkamah Agung;

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Pubilik;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  • PERMA Nomor7l Tahun 2Ol6 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

  • PERMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahoym

  • PERMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system)

di Mahkamah Agung dan Bodan Peradilan yang berada di bawahnya;

  • Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentmg Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

  • Keputusan Mahkamah Agung Nomor 143 tahun 2007, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan

Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaim

Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi

Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Admimistrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung

Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;

  • Kcputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA//SK/V/2011, Tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan;

  • Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012, Tentang Standar Pelayanan

Peradilan;

  • Keputusan Menpan Nomor 75 Tahun 2004 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan

Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;

  • Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan;

  • Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;


 

..

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
SlideShow Pro Module v2.0 by JT
BuaXua Calendar