Get Adobe Flash player

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
SlideShow Pro Module v2.0 by JT
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini93
mod_vvisit_counterKemarin158
mod_vvisit_counterMinggu ini925
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin1242
mod_vvisit_counterBulan ini2296
mod_vvisit_counterBulan lalu7723
mod_vvisit_counterAll days488574
Home Tentang Kami Pedoman Pengelolaan Pedoman Administrasi

Pedoman Administrasi

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

  • Undang-Undang Nonior 4 Tahun l996, Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah;

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;
  • Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakafl;
  • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Sywiah;
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbulaan Publik;
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Pubilik;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Peratutan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974;

  • Peraturan Pernerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

  • Pcmerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  • Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
  • PERMA Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah;
  • PERMA Nomor I Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;

  • PERMA Nornor 2 Tahun 2015 'Fentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
  • PERMA Nomor I Tabun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  • PERMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system)

di Mahkamah Agung dan Bodan Peradilan yang berada di bawahnya;

  • PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah;
  • Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

  • Keputusan Mahkamah Agung Nomor 143 tahun 2007, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan

Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kclembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaim

Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi

Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Admimistrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung

Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;

  • Kcputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA//SK/V/2011, Tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan;

  • Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012, Tentang Standar Pelayanan

Peradilan;

  • SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;
  • Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan;

  • Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

  • Persekma Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya;


 

..

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
SlideShow Pro Module v2.0 by JT
BuaXua Calendar